BAB 1 PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

            Dunia industri dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang berkembang baik barang atau jasa. Perkembangan ini juga diimbangi dengan besarnya daya saing yang juga membuat pelaku usaha turut mengimbangi kualitas dari produknya. Kualitas produk juga tidak lepas dari peranan sumber daya manusia sebagai operator, peranan operator sebagai penggerak produksi cukup penting, sehingga kualitas kerja operator menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan hasil produksi, produktif atau tidaknya operator dalam bekerja menjadi perhatian utama untuk peningkatan hasil. Operator dalam bekerja memiliki siklus waktu kerja yang terbagi menjadi dua, siklus waktu kerja yang tetap/jelas dan siklus waktu kerja yang tidak tetap/tidak jelas.

            Sampling pekerjaan (work sampling) merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menghitung seberapa besar operator produktif atau tidak, sehingga pelaku usaha dapat melihat kualitas kerja operator dari hasil yang didapat menggunakan sampling pekerjaan. Teknik sampling pekerjaan (work sampling) dapat menghitung presentasi kerja operator yang memiliki siklus waktu kerja yang tidak tetap/tidak jelas, waktu baku dan juga tingkat ketelitian operator yang hasilnya bisa menjadi acuan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas kinerja operator.

            Pentingnya mempelajari sampling pekerjaan (work sampling) yaitu praktikan dapat mengaplikasikan teori-teori yang terdapat dalam sampling pekerjaan didunia kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yaitu salah satunya untuk menemukan presentasi produktif serta non produktif dari dua operator. Pengaplikasian teknik sampling pekerjaan salah satunya untuk mengamati perbedaan produktifitas dua operator kasir KFC karena operator tersebut memiliki siklus waktu kerja yang tidak tetap/tidak jelas. Harapan mengamati mengamati dua operator kasir KFC yaitu untuk membedakan produktifitas dari operator satu dan operator dua.

1.2       Perumusan Masalah

Perumusan masalah berisi pokok permasalahan yang mengacu pada latar belakang masalah. Pokok permasalahan ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan dan menjadi acuan penulisan. Penulisan Laporan Akhir Praktikum Analisis dan Pengukuran Kerja terdapat permasalahan yang akan diselesaikan pada modul  ini, yaitu bagaimana membandingkan produktifitas dari dua operator KFC yang diamati.

1.3       Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan batasan-batasan yang ditentukan untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Terdapat pembatasan masalah yang akan digunakan pada modul sampling pekerjaan (work sampling)  yaitu :

1.      Metode yang digunakan hanya work sampling.

2.      Pengambilan data hanya dilakukan di KFC Pratama yang berlokasi di Jl.Ir.H.Juanda No.151.

3.      Data diambil hanya dari dua operator yang bergender sama yaitu laki-laki dan berusia setara yaitu 22 dan 23 tahun.

4.      Data diambil hanya dari pengamatan selama enam jam total pengamatan dengan 40 pengamatan tiap jamnya.

5.      Penyesuaian yang digunakan hanya shumard dan Westinghouse.

1.4       Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang hasil penulisan dan usaha yang dilakukan untuk mencapainya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memecahkan masalah pada studi kasus yang ada pada penulisan laporan akhir praktikum ini yaitu:

1.     Mengetahui presentase produktif serta non produktif dari dua operator yang bekerja pada KFC.

2.    Mengetahui nilai kecukupan data dari pengamatan yang dilakukan terhadap dua orang operator pada KFC.

 3.        Mengetahui hasil uji keseragaman data dari hasil pengamatan dua orang operator KFC.

 4.        Mengetahui waktu baku dari kedua operator yang bekerja pada KFC.

 5.        Mengetahui tingkat ketelitian data dari dua operator yang bekerja pada KFC.

1.5       Manfaat Penelitian

            Penelitian yang dilakukan mengenai work sampling ini tentu memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.        Activity and Delay Sampling digunakan untuk mengukur dan mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh para pekerja atau kelompok kerja, atau untuk mengetahui tingkat pemanfaatan (utilitas) mesin-mesin, peralatan, dan fasilitas kerja.

2.        Performance Sampling dapat digunakan untuk mengukur performansi indeks atau performansi level dari pekerja sepanjang waktu kerjanya. Performance Sampling ini dapat digunakan juga untuk mengetahui beban kerja dari para pekerja, serta memperkirakan kelonggaran bagi pekerjaan tertentu.

3.        Work Measurement dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan waktu baku dari suatu jenis pekerjaan tertentu

1.6       Kerangka Pikir Penelitian

          Kerangka pikir penelitian merupakan urut-urutan logis dari pemikiran peneliti untuk memecahkan suatu masalah penelitian, yang dituangkan dalam bentuk bagan. Berikut ini merupakan bagan dari kerangka pikir penelitian ini.

Filsafat Ilmu Pengetahuan

FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN

Setiap individu yang hidup di dunia ini tentu tak lepas dari yang namanya proses berfikir, setiap kegiatan sekecil apapun pasti dilandaskan oleh proses berfikir terkadang manusia juga bisa memikirkan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga yang bisa melahirkan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, contohnya adalah penemuan-penemuan penting yang ditemukan oleh para tokoh-tokoh dunia, penemuan tersebut awalnya merupakan segelintir pemikiran yang sekilas terlintas didalam pikiran mereka, karena keingintahuan yang sangat mendalam biasanya para penemu tersebut melakukan penelitian lebih mendalam untuk mempelajari dan memahami dari hasil proses berfikir yang mereka dapati tersebut, hal tersebutlah yang menjadi suatu temuan atau ilmu pengetahuan baru dan terkadang membawa suatu perubahan besar untuk dunia ini. Ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio disebut dengan filsafat. Menurut Harun Nasution filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tak terikat tradisi, dogma atau agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Menurut Al Farabi yaitu filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina menyatakan filsafat adalah Ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakekatnya yang sebenarnya.

Berfilsafat dapat diartikan juga sebagai berfikir. Ada 4 cara berfikir filsafat, yaitu radikal: berarti berfikir sampai ke akar permasalahannya, sistematik: berfikir yang logis sesuai aturan langkah demi langkah serta penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, universal: berfikir secara menyeluruh tidak terbatas pada bagian tertentu tetapi mencakup seluruh aspek, spekulatif: berfikir spekulatif terhadap kebenaran yang perlu pengujian untuk memberikan bukti kebenaran yang difikirkannya.

Filsafat juga memiliki cabang-cabang dalam berbagai aspek yang menjadi objek untuk difikirkan. Cabang-cabang tersebut antara lain, logika (hal yang benar dan salah), etika (hal yang baik dan buruk), estetika (hal yang indah dan jelek), metafisika (hakekat keberadaan zat, pikiran, dan kaitannya), politik (organisasi pemerintahan yang ideal), epistemologi (filsafat pengetahuan), etika (filsafat moral), estetika (filsafat seni), metafisika, politik (filsafat pemerintahan), filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat matematik.

Setelah membahas tentang fisalfat, maka selanjutnya akan dibahas tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris sciene, yang berasal dari bahasa latin scientia dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui.Pertumbuhan selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia.

Pengertian ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan kedalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. dalam kata lain dapat kita ketahui definisi arti ilmu yaitu sesuatu yang didapat dari kegiatan membaca dan memahami benda-benda maupun peristiwa.

The Liang Gie (1987) (dalam Surajiyo, 2010) memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia.

Ilmu pengetahun juga memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu empiris: pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan, sistematis: berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan. pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur, objektif: ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi, analitis: pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya kedala bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu, dan verifikatif, dapat diperiksa kebenaranya oleh siapapun juga.

Dengan dipahaminya ilmu pengetahuan, berikut ini akan dibahas tentang filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan ilmu pengetahuan yg mengkaji secara kritis tentang ciri, cara kerja, dan paradigma pengetahuan , proses keilmiahan serta implikasinya dan terkait tanggung jawab ilmuwan. Objek filsafat ilmu pengetahuan secara umum yaitu pengetahuan, sedangan secara khusus yaitu proses kerja atau kegiatan ilmah yang terkait dengan proses metodologi. Filsafat ilmu pengetahuan memiliki beberapa kegunaan, yaitu menumbuhkan sikap kritis peneliti dalam mengamati berbagai problem penelitian dan mengatasi situasi keilmiahan, memiliki kemampuan analisis secara komprehensif, mendalam (kritis), sintesis dan rekontruksi dalam permasalahan ilmiah, serta memiliki sikap arif dan tanggung jawab moral  dalam kemajuan iptek secara global (ketika terjadi penerapan iptek di tengah masyarakat).

SUMBER:

http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14738/BAB+I+Buku+(Baru).doc

https://kimiaindah.files.wordpress.com/2014/07/filsafat-ilmu1.pdf

http://veronica.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/32912/Filsafat+dan+Etika.pdf

UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN

Perusahaan yang Melanggar Undang-undang Perindustrian

Merdeka.com - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang memberikan sanksi kepada empat pabrik karena terbukti mencemari lingkungan. Tiga pabrik di antaranya dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga miliaran rupiah, sedangkan satu pabrik dijatuhkan sanksi pidana di pengadilan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara, Rabu (5/9). Menurutnya, dari hasil pengawasan BPLH, keempat perusahaan tersebut terbukti membuang limbah B3 sehingga mencemari lingkungan.

Awalnya pihak perusahaan diberi peringatan dan pembinaan, namun karena tetap membandel akhirnya mereka diberi sanksi administratif dan pidana, ujarnya.

Aulia menyebutkan, salah satu perusahaan yang dikenakan denda adalah PT Cussons Indonesiayang beralamat di kawasan industry Batu Ceper, Kota Tangerang.

Pabrik yang memproduksi bedak dan sabun bayi ini didenda Rp 2,5 miliar. Ada satu perusahan lagi, saya lupa namanya, didenda Rp 4,4 miliar, kata dia.

Aulia menjelaskan, pencemaran yang dilakukan keempat pabrik ini telah merugikan masyarakat sekitar. Pabrik tersebut juga sempat didemo oleh masyarakat. Pihak perusahaan bahkan sudah mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Akhirnya diputuskan untuk memberikan sanksi, katanya.

Aulia mengaku, kinerja BPLH Kota Tangerang dalam pengawasan dan penindakan perusahaan yang mencemari lingkungan sudah sangat bagus.

Kedepannya, BPLH dan DPRD Kota Tangerang akan mengundang para pemilik perusahaan yang terdaftar untuk diberikan peringatan bahwa di Kota Tangerang tidak bisa lagi dicemari lingkungannya. "Semoga lingkungan Kota Tangerang semakin terjaga," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Harry Mulya Zein mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang melalui BPLH selalu melakukan pengendalian lingkungan sesuai prosedur. Hasilnya, banyak perusahaan yang sudah ditindak. "Sudah banyak perusahaan yang kedapatan mencemari lingkungan dan langsung diproses sesuai UU Lingkungan hidup," ujarnya.

[has]

Analisis Studi Kasus Terhadap Undang-undang Yang Telah Dilanggar

            Perusahaan yang berdomisili di kota tanggerang tersebut terbukti mencemari lingkungan akibat dari limbah B3 yang dibuang keempat perusahaan tersebut sehingga berdampak mencemari lingkungan. Hal ini melanggar undang-undang No 3 tahun 2014 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang berbunyi

Pasal 30

(1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:

a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan

b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

            Sejumlah perusahaan tersebut beberapa diantaranya dikenai sanksi administratif karena sebelumnya telah dilakukan peringatan tertulis namun tidak diindahkan. Akhirnya Pemerintah kota tanggerang mengeluarkan sanksi admiknistratif kepada tiga dari keempat perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun 2014 pasal 30 ayat 5 mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang berbunyi.

Pasal 30

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a.       peringatan tertulis;

b.      denda administratif;

c.       penutupan sementara;

d.      pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

e.       pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Limbah B3 yang dibuang oleh keempat perusahaan tersebut juga melanggar Undang-undang No 3 Tahun 2014 pasal 79 ayat 2 mengenai industri hijau yang berbunyi

Pasal 79

(2) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;

b. proses produksi;

c. produk;

d. manajemen pengusahaan; dan

e. pengelolaan limbah

            Pencemaran yang terjadi berimbas buruk terhadap lingkungan masyarakat. Akhirnya masyarakat yang geram pun menyatakan kekesalaannya dengan melakukan demo kepada perusahaan yang membandel tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas segala dampak yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan. Hal ini senada dengan Undang-undang no 3 Tahun 2014 pasal 116 ayat 1 dan 2 mengenai peran serta masyarakat.

Pasal 116

(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanggerang dalam menindak perusahaan yang menyalahi aturan sudahlah tepat terutama dalam mengawasi kegiatan perindustrian yang menyalahi aturan. Pengawasan dan pengedalian yang dilakukan oleh Pemkot Tanggerang akhirnya membuahkan hasil. Hal ini senada dengan Undang-undang No 30 Tahun 2014 pasal 117 ayat 5 mengenai pengawasan dan pengendalian yang berbunyi:

Pasal 117

(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama- sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber:

http://www.merdeka.com/peristiwa/cemari-lingkungan-3-pabrik-di-tangerang-didenda-miliaran-rupiah.html

HAK PATEN

1.         Pengertian Hak Paten

Paten memiliki pengertian sebagai sebuah hak khusus yang diberikan kepada seorang pencipta atau penemu atas temuannya berdasarkan undang-undang yang berlaku atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa bagi temuan yang diperolehnya khususnya dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam bidang industri, baik berupa temuan baru, cara memperbaiki sistem kerja lama, atau menambahkan sebuah perbaikan-perbaikan baru dalam cara kerjanya untuk jangka waktu tertentu. Hak paten dapat dimiliki oleh perseorangan ataupun oleh sekelompok orang apbila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Selain pengertian hak paten diatas, terdapat juga beberapa pengertian hak paten baik berasal dari undang-undang yang berlaku ataupun dari tokoh yang memiliki peranan peranan penting terhadap hak paten. Pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a.          Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu  melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  .           

b.         Pasal 1 Undang-Undang Paten

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang selama waktu  tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

c.          Menurut Octroiwet 1910

Hak paten menurut Octroiwet yaitu suatu hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru, atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.

d.         Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

        Paten berasal dari kata Ocktroi yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintahan yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak paten merupakan suatu hak khusus ataupun suatu izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atas temuannya dibidang teknologi yang nantinya dapat berguna dalam perkembangan industry, penemuan-penemuan tersebut dapat berupa cara kerja baru dan segala perbaikannya atau pun penambahan cara kerja yang dianggap lebih baik yang dapat dilaksanakan sendiri secara komersial atau pun diserahkan kepada orang lain dengan seizinnya yang dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tertentu, pemberian hak khusus ini juga dapat terjadi apabila ada permohonan dari pencipta kepada sang penguasa.

2.         Sejarah Hak Paten

Asal-muasal hak paten berawal dari semakin banyaknya perkembangan teknologi yang mulai digunakan di kawasan Eropa pada abad kegelapan. Pada tahun 1470 peraturan paten pertama kali dibuat yaitu di Venice, Italia yang diberikan kepada Caxton, Galileo Galilei dan Johannsburg Guttenberg atas temuannya sehingga mereka dapat memiliki hak monopoli. Berdasarkan peristiwa tersebut akhirnya ide ini menyebar ke seluruh penjuru wilayah Eropa sekitar abad ke 16 sehingga digunakan pada masa kerajaan inggris Zaman Tudor. Dampaknya lain dari keadaan tersebut ialah membuat bidang perindustrian berkembang pesat dan memuncak pada Revolusi Industri yang terjadi di Inggris.

Pada tahun 1623 hak paten itu sendiri baru lahir di Inggris dengan nama Statute of Monopolies lalu kemudian menyebar ke daerah Amerika Serikat. Pada tahun 1719, amerika serikat baru mempunyai undang-undang paten secara sah. Pada masa itu hak paten digunakan pada penemuan telephone oleh Alexander Graham Bell. Berkat hak paten Ia dapat menghasilkan pundi-pundi uang yang melimpah sehingga ia pun menjadi kaya setelah temuannya ini digunakan oleh banyak orang dengan hak khusus yang dimilikinya sebagai pemegang paten.

Istilah paten sendiri berasal dari bahasa Yunani  yang berarti ‘terbuka’  sedangkan untuk lawan katanya sendiri adalah ‘laten’ yang berarti ‘terselubung’ yang nantinya akan mengalami konstruksi secara hukum. Di Inggris dikenal istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Berdasarkan definisi kata paten itu sendiri, konsep paten bertujuan untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapatkan hak eklusif selama periode tertentu yaitu 20  tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Untuk perkembangan selanjutnya segala hal tentang invensi dapat di patenkan asalkan investasi tersebut memiliki kegunaan tersendiri dalam bidang teknologi dan produk baru yang akan dibuat contohnya berupa senyawa kimia, mesin, maupun proses pembuatan.

3.         Hak, Kewajiban, dan Subjek Pemegang Paten

Pemegang paten memiliki hak yang berhak diterima olehnya dan juga berhak menjalani kewajiban yang telah ditetapkan sebagai pemegang paten. Berikut ini merupakan penjelasan beberapa hak dan kewajiban dari pemegang paten.

a.      Hak Pemegang Paten

1)      Pemegang paten berhak mendapatkan hak eksklusif dalam melaksanakan paten yang dimilikinya sehingga orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan dari pemegang paten. Persetujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a.          Dalam hal paten produk, yang dapat meliputi pembuatan, penjualan, mengimport, menyewa, menyerahkan, memakai, penyediaan untuk penjualan atau disewakan dan diserahkan produk yang diberi paten.

b.         Dalam hal paten proses, yang dapat meliputi penggunaan suatu proses produksi yang telah memiliki paten dalam membuat suatu barang dan hal lainnya.

2)      Mereka yang dikatakan pemegang paten  memiliki hak untuk memberikan sebuah lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian yang terdapat dalam surat perjanjian lisensi.

3)      Pemegang paten berhak untuk melakukan gugatan atas ganti rugi melalui pengadilan  negeri setempat atas temuannya, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang telah dijelaskan dalam butir 1 diatas.

4)      Pemegang paten memiliki hak untuk melakukan tuntutan kepada orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak dari pemegang paten dengan dasar melakukan suatu  tindakan  yang telah dijelaskan dalam butir 1 diatas.

b.      Kewajiban Pemegang Paten

      Selain hak yang berhak diterima oleh pemegang paten, ada juga kewajiban yang harus disetujui dan dilaksanakan pemegang paten dalam melaksanakan patennya. Berikut ini merupakan penjelasan dari kewajiban pemegang paten.

1.      Mereka yang mempunyai hak paten tentu harus membayar semua biaya pemeliharan paten atau yang biasa disebut biaya tahunan.

2.      Wajib dalam melaksanakan paten yang berlaku di wilayah Indonesia kecuali pelaksanaan paten yang demikian dilakukan secara ekonomi hanya layak dalam skala regional serta terdapat adanya pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dimana permohonan tersebut harus disertai dengan berbagai alas an serta bukti yang sudah diberikan oleh instansi yang berwenang dan juga telah disetujui oleh Ditjen HKI.

c.       Subjek Paten

Pasal 10 UU No. 14 tahun 2001 mengenai Paten mengatur tentang ketentuan subjek paten. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Pihak yang memberikan pekerjaan merupakan pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut   juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi. Inventor yang seperti ini berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut. Imbalan yang berhak diterima oleh inventor tersebut antara lain:

a.    dalam jumlah tertentu dan sekaligus

b.    persentase;

c.    gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;

d.    gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau

e.    bentuk lain yang disepakati para pihak;

Ketentuan-ketentuan diatas  besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tergantung pada negosiasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut juga sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bersama bahwa kerja sama tersebut tidak menghilangkan hak dari pemegang paten melainkan hanya membagi hasil yang diperoleh dari paten itu saja

4.         Istilah Hak Paten

Dalam pelaksanaannya, hak paten memiliki istilah-istilah penting yang sering digunakan dalam menjalankan suatu paten. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam paten.

a.     Invensi

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

b.    Inventor

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

c.      Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang jugaanggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

d.    Hak Ekslusif

Hak ekslusif adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegang hak paten dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksud untuk melaksanakan sendiri secara komersial hak tersebut ata dapat juga memberikan haknya kepada orang lain untuk melaksanankannya.

e.      Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f.      Lisensi Wajib

Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

1)      Setiap  pihak dapat  mengajukan permohonan  lisensi wajib  kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;

2)      Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;

Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

1)      Pemohon dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa ia:

a. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;

b. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;

c.  Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan

2)      DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

5.         Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Paten

Undang-undang yang mengatur tentang paten ada banyak jumlahnya. Berikut ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang paten tersebut.

1)      Undang-undang  No.14  Tahun  2001 tentang Paten (UUP);

2)      Undang-undang   No.7  Tahun   1994 tentangAgreement  Establishing  the Word Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

3)      Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property;

4)      Peraturan Pemerintah No.34  Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;

5)      Peraturan  Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;

6)      Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;

7)      Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;

8)      Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;

9)      Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;

10)  Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat  Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;

11)  Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;

12)  Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;

13)  Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

6.         Pengalihan Paten

Paten dapat dialihkan kepemilikannya dari pemegang paten kepada pihak lain, baik dialihkan sebagian ataupun dialihkan secara keseluruhan yang dikarenakan oleh:

1)   Pewarisan;

2)   Hibah;

3)   Wasiat;

4)   Perjanjian tertulis; atau

5)   Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

7.      Lingkup Paten

Paten memiliki ruang lingkup yang dapat dijalankan dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini merupakan beberapa lingkup yang dapat dijalani oleh paten.

      1.      Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

      2.      Paten dari Beberapa Invensi

Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Maksud dari satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut.

      3.      Invensi yang tidak dapat diberi paten

Paten juga ada yang tidak dapat diberikan kepada suatu invensi. Invensi yang tidak dapat diberi paten yaitu tentang:

1)  Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

2)      Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan  terhadap manusia ataupun hewan;

3)      Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

4)     Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

8.         Jangka Waktu Perlindungan Paten

Dalam pelaksanaannya, paten memiliki jangka waktu tertentu dalam penggunaannya. Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten Sederhana (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

9.         Pelanggaran dan Sanksi

Apabila terdapat suatu pelanggaran dalam menjalankan suatu paten maka pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (1) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. (2) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

10.     Permohonan Paten

Permohonan paten dapat diajukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan guna memenuhi syarat dari permohonan paten, selanjutnya formulir tersebut diketik menjadi 4 rangkap. Pemohon juga wajib melampirkan beberapa berkas untuk memenuhi persyaratan permohonan tersebut. Berkas-berkas tersebut yaitu:

a.       surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten    terdaftar selaku kuasa;

b.      surat  pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;

c.       deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

11.     Keuntungan dan Kerugian Paten

Paten memiliki keuntungan yang dapat diperoleh pengguna paten dan paten juga memiliki kerugian yang dapat diterima oleh pengguna paten. Ada 4 keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi.

1)      Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara:

2)      Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal;

3)      Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;

4)     Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Kerugian paten adalah berkaitan dengan biaya paten yang relative mahal dan jangka waktu perlindungan yang relative singkat, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selain itu, tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut undang-undang paten yang berlaku.

Dibandingkan dengan paten, biaya pengurusan rahasia dagang relatif murah. Hal itu disebabkan rahasia dagang tidak perlu didaftarkan. Jangka waktu monopolinya juga tidak ada batasnya bergantung kepada pemilik rahasia dagang dapat menjaga kerahasiaan invensinya tersebut. Kerugian rahasia dagang adalah berkaitan dengan upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika informasi tersebut diketahui pihak lain, perlindungan rahasia dagang berakhir dan semua orang dapat menggunakannya. Kerugian lainnya adalah berkaitan dengan pembuktian hak apabila terjadi sengketa dengan pihak lain dimana pemilik rahasia dagang dapat memenuhi kesulitan mempertahankan haknya didepan pengadilan mengingat rahasia dagang tidak didaftarkan.

Sistem paten merupakan titik temu dari berbagai kepentingan yaitu:

a.    Kepentingan pemegang paten

b.    Kepentingan para investor dan saingannya

c.     Kepentingan para konsumen

d.    Kepentingan masyarakat umum

Sumber:

http://aqwam.staff.jak-stik.ac.id/files/39.-legal-aspek-tik[2].pdf

http://raypratama.blogspot.com/2012/09/subjek-hak-dan-kewajiban-pemegang-paten.html

http://nuryuadiman.com/tentang-patent/pelanggaran-dan-sanksi-terhadap-paten

http://119.252.161.174/permohonan-paten/