ILMU SOSIAL DASAR

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia sangatlah beraneka ragam karena pada dasarnya manusia memiliki keinginan serta kebutuhan yang berbeda-beda pula. Dalam pergaulan keseharian perlu adanya aturan ataupun batasan sesuai dengan norma yang berlaku hal tersebut diperlukan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu tetap berada pada jalurnya. Oleh karena itu setiap individu perlu memahami apa yang dinamakan dengan ilmu sosial dasar untuk memahami permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar serta diharapkan dapat mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada.

Pada saat ini sangat banyak permasalahan yang terdapat pada lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah mewabahnya budaya barat kepada setiap remaja dan anak-anak di daerah kota-kota besar dan mungkin sekarang sudah mulai menyebar juga ke kota-kota kecil yang ada di sekitarnya. Kalau hal ini terus dibiarkan terjadi bukan tidak mungkin budaya indonesia ini dapat luntur termakan oleh budaya-budaya asing yang masuk ke dalam budaya indonesia. Selain itu juga dari hal tersebut akan menciptakan suatu kesenjangan sosial didalam kehidupan bermasyarakat karena adanya dua budaya yang berbeda. Merupakan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

1.     Definisi Ilmu Sosial Dasar

Definisi dari Ilmu Sosial Dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menelaah tentang masalah-masalah sosial yang terdapat di dalam sebuah masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia yang ada pada kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu mata kuliah ilmu sosial dasar diberikan kepada mahasiswa sebagai suatu bahan program studi atau mata kuliah umum. Mata kuliah umum  ilmu sosial dasar diberikan dalam rangka usaha untuk meneliti permasalahan-permasalahan sosial untuk dikaji lebih mendalam serta dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum agar daya tanggap, presepsi, dan penalaran mahasiswa dapat menciptakan sebuah solusi dari permasalahan sosial tersebut.

2.     Tujuan Mempelajari Ilmu Sosial Dasar

a. Tujuan umum

Tujuan dari diselenggarakannya mata kuliah Ilmu Sosial Dasar adalah untuk membentuk suatu kepribadian serta perluasan wawasan perhatian, pengetahuan, dan pemikiran mengenai berbagai gejala yang ada dan timbul dalam lingkungannya. khususnya gejala berkenaan dengan masyarakat dengan orang lain, agar daya tanggap, presepsi, dan penalaran berkenaan dengan lingkungan social dapat dipertajam.

b. Tujuan khusus:

1.        Memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-maslah sosial yang ada dalam masyarakat.

2.        Peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya.

3.        Menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya dapat mendekatinya (mempelajarinya).

4.        Memahami jalan pikiran para ahli dalalm bidang ilmu pengetahuan lalin dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalalm rangka penanggulangan maslah sosial yang timbul dalam masyarakat.

3.          3 kelompok Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan lahir untuk menjawab dan memecahkan berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi tiga macam, pengelompokkan ini berdasarkan sumber ilmu filsafat yang dianggap sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. 3 ilmu pengetahuan itu yaitu:

1. Ilmu-ilmu Alamiah (natural science). Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kualitas.

2. Ilmu-ilmu sosial (social science). ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah.

3. Pengetahuan budaya (the humanities) bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti.

4. Persamaan ISD dan IPS yaitu :
a. Kedua macam ilmu ini merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan.
b. Kedua macam ilmu ini bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
c. Kedua macam ilmu sama-sama mempunyai materi yang terdiri dari kenyataan social dan masalah sosial.

5. Perbedaan ISD dan IPS yaitu :

a. Ilmu sosial dasar diberikan di Perguruaan Tinggi, Ilmu Pengetahuan Sosial diberikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan.

b. Ilmu sosial dasar merupakan mata kuliah tunggal sedangkan ilmu pengetahuan sosial dasar merupakan kelompok dari sejumlah mata pelajaran(untuk sekolah lanjutan).

c. Ilmu Sosial dasar diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedang ilmu pengetahuan social diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual.

6. Ruang Lingkup Ilmu Sosial Dasar

Ilmu sosial dasar mencakup masalah-masalah sosial yang timbul didalam sebuah masyarakat. Untuk menelaah masalah-masalah sosial tersebut hendaknya terlebih dahulu dapat mengidentifikasi kenyataan-kenyataan sosial dan memahami sejumlah konsep sosial tersebut. Sehingga ilmu sosial dasar dapat dibedakan atas tiga golongan beasar yaitu :

            a.    Kenyataan-kenyataan sosial yang ada didalam masyarakat, yang secara bersama-sama merupakan               masalah sosial tertentu.

b.    Konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenyataan-kenyataan sosial dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang dibahas pada ilmu sosial.

c.    Masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat, biasanya terlibat dalam berbagai kenyataan-kenyataan sosial yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu sama lain.

Ilmu sosial dasar terdiri dari 8 (delapan) pokok pembahasan. Dari kedelapan pokok pembahasan tersebut maka ruang lingkup perkuliahan Ilmu Sosial Dasar diharapkan mempelajari dan memahami adanya :

a.      Berbagai masalah kependudukan dalam hubunganya dengan pengembangan masyarakat dan kebudayaan.

b.      Masalah Individu, keluarga dan masyarakat.

c.       Masalah pemuda dan sosialisasi

d.      Masalah hubungan antara Warga Negara dan Negara

e.      Masalah pelapisan sosial dan kesamaan derajat.

f.        Masalah masyarakat perkotaan dan masalah pedesaan.

g.      Masalah pertentangan-pertentangan sosial dan integrasi.

h.      Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemakmuran dan keserjahteraan masyarakat.

B.       Penduduk, Masyarakat & Kebudayaan

        1.     Perkembangan Penduduk Dunia

Perkembangan penduduk dunia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan penanggulangan kependudukan yang belum bisa teratasi dengan baik oleh sebagian negara. Dalam tabel dibawah ini merupakan perkembangan penduduk dunia dari tahun 1995 sampai dengan 2008:

TAHUN 1995		TAHUN 2008
CHINA	562,579,779	CHINA	1,333,207,572
USA	152,271,000	INDIA	1,154,845,005
RUSSIA	101,936,816	USA	304,838,948
JAPAN	83,805,000	INDONESIA	238,567,492
		BRAZIL	197,254,181
DUNIA	2,555,948,654	DUNIA	6,736,383,012

Pada awal Masehi, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 200 juta jiwa. Pada tahun 1650 jumlahnya meningkat menjadi 550 juta jiwa. Dilihat dari laporan PBB, jumlah penduduk dunia sampai akhir 2002 telah mencapai 6.2 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk di negara-negara berkembang menjadi berjumlah ± 5 miliar jiwa.

Pertambahan penduduk ini selalu mengalami peningkatan yang signifikan kalau hal ini terus terjadi diprediksikan pada suatu masa akan terjadi peledakan penduduk dunia karena banyaknya bayi yang lahir (baby boom). Keresahan ini sudah mulai dipikirkan oleh para pemikir waktu diantaranya yaitu: Thomas Robert Malthus, Meadow, Warren Thompson dan Frank.

PENGGANDAAN PENDUDUK DUNIA

Periode waktu yang diperlukan untuk kuantitas ganda dalam ukuran atau nilai disebut dengan waktu penggandaan. Hal ini diterapkan untuk pertumbuhan penduduk, inflasi, ekstraksi sumberdaya, konsumsi barang, bunga majemuk, volume tumor ganas, dan banyak hal lainnya yang cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Ketika laju pertumbuhan relatif (bukan laju pertumbuhan absolut) adalah konstan, kuantitas mengalami pertumbuhan eksponensial dan memiliki waktu yang konstan penggandaan atau periode yang dapat dihitung langsung dari laju pertumbuhan.

Diketahui pada tabel di atas bahwa jumlah penduduk dunia semakin bertambah dengan sangat pesat, begitu pula dengan penggandaan penduduk yang jangka waktunya pun semakin singkat. Pertambahan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahun	Jumlah Penduduk	Perkembangan per tahun
1830	1 Miliar	-
1930	2 Miliar	1 %
1960	3 Miliar	1,7 %
1975	4 Miliar	2,2 %
1987	5 Miliar	2 %
1996	6 Miliar	2 %
2006	7 Miliar	2 %

Pada tabel diatas dapat dilihat pada kurun waktu 1830-1930 selama seratus tahun mengalami penggandaan penduduk. Sedangkan pada kurun waktu 1930-1975 yang jangka waktunya hanya 45 tahun sudah mulai mengalami penggandaan penduduk kembali. Maka dapat disimpulkan bahwa penggandaan pemduduk semakin cepat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia.

2.        FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PENDUDUK

a)    KEMATIAN (MORTALITAS)

Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung besarnya angka kematian caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (pro mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas).

·       Faktor Pendukung Kematian (Pro Mortalitas)

Faktor ini yang mengakibatkan jumlah kematian semakin besar.

-       Sarana kesehatan yang kurang memadai.

-       Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

-       Terjadinya berbagai bencana alam.

-       Terjadinya peperangan.

-       Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri.

-       Tindakan bunuh diri dan pembunuhan.

·       Faktor Penghambat Kematian (Anti Mortalitas)

Faktor ini yang mengakibatkan tingkat kematian rendah.

-       Lingkungan hidup sehat.

-       Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap.

-       Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain.

-       Tingkat kesehatan masyarakat tinggi.

-       Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk.

b)   KELAHIRAN (NATALITAS)

·       Faktor Pendukung Kelahiran (Pro Natalitas)

-       Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan malu.

-       Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua.

-       Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.

-       Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua.

-       Anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki, sehingga bila belum ada anak laki-laki, orang akan ingin mempunyai anak lagi.

·       Faktor Penghambat Kelahiran (Anti Natalitas)

-       Adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak.

-       Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun.

-       Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

-       Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke-2.

-       Penundaaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan.

c)    MIGRASI (MOBILITAS)

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkutat pada sekitar wilayah satu negara saja.

Faktor-faktor terjadinya migrasi adalah:

-       Persediaan sumber alam

-       Lingkungan sosial budaya

-       Potensi ekonomi

-       Alat masa depan

3. Rumus Kematian kasar

Angka Kematian Kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu (Data Statistik Indonesia-Angka Kematian Kasar-Rumus), disuatu wilayah tertentu. Ada pun rumusnya sebagai berikut:

CDR = D/P x K

Dimana:

CDR = Crude Death Rate (Angka Kematian Kasar).

D = Jumlah kematian (death) pada tahun tertentu

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu

K = Bilangan konstan 1000

Umumnya data tersedia adalah ”jumlah penduduk pada satu tahun tertentu” maka jumlah dapat sebagai pembagi. Kalau ada jumlah penduduk dari 2 data dengan tahun berurutan, maka rata-rata kedua data tersebut dapat dianggap sebagai penduduk tengah tahun.

4.   Rumus Kematian Khusus

Angka kematian khusus (Age Specific Death Rate/ASDR) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk pada golongan umur tertentu dalam waktu satu tahun. Rumusnya adalah jumlah kematian pada umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk umur tertentu pada pertengahan tahun dan dikalikan dengan konstanta yang biasanya bernilai 1000. Ada pun rumusnya sebagai berikut:

ASDRx = Dx/Px x 1000

Dimana:

ASDRx = Angka Kematian khusus umur tertentu (x)

Dx = Jumlah Kematian pada umur tertentu selama satu tahun

Px = Jumlah Penduduk pada umur tertentu

1000                  onstanta (k)

         5.   PENGERTIAN MIGRASI

Secara umum Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Ada dua dimensi penting dalam penalaahan migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu.

6. MACAM-MACAM MIGRASI

a)  Migrasi Internasional

Migrasi Internasional terjadi jika perpindahan penduduk dilakukan melewati batas Negara. Dengan demikian, perpindahan yang terjadi adalah perpindahan antarnegara. Misalnya perpindahan penduduk Indonesia ke Amerika Serikat dan sebagainya.

Migrasi Internasional dapat terjadi dalam 2 cara, yaitu migrasi ke luar (emigrasi) dan migrasi masuk (imigrasi). Penduduk yang melakukan imigrasi disebut imigran. Adapun penduduk yang melakukan emigrasi disebut emigrant.

          b)    Migrasi Internal

Migrasi Internal merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari satu wilayah ke wilayah lainnya, tetapi masih dalam kesatuan negara. Dengan kata lain, migrasi internal merupakan perpindahan penduduk antar daerah di dalam negeri. Contohnya adalah perpindahan penduduk Medan ke Jakarta dan sebagainya. Migrasi Internal yang terdapat di Indonesia antara lain adalah urbanisasi dan transmigrasi.

Urbanisasi adalah proses pertambahan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Pertambahan jumlah ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami dan pertambahan penduduk yang masuk ke kota.

        7.   Proses-proses Migrasi

Kehidupan di perkotaan lebih menjanjikan ketimbang kehidupan di kampung, beberapa daya tarik yang menyebabkan penduduk desa tertarik untuk melanjutkan hidup di kota adalah sebagai berikut:

-       Lapangan kerja di perkotaan lebih banyak baik jumlah maupun jenisnya dibandingkan dengan daerah perdesaan.

-       Upah bekerja di daerah perkotaan umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan upah di perdesaan.

-       Fasilitas sosial seperti transportasi, pendidikan, tempat rekreasi dan perkotaan lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan di perdesaan.

-       Kehidupan perkotaan yang lebih bervariasi daripada kehidupan perdesaan.

Adapun beberapa faktor daya dorong yang menyebabkan penduduk desa meninggalkan daerah asalanya yaitu sebagai berikut:

-       Terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan

-       Terjadi musim paceklik didaerah perdesaan.

-       Kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit.

-       Kurangnya fasilitas sosial yang terdapat di perdesaan.

-       Kehidupan di perdesaan lebih monoton dibandingkan dengan perkotaan.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Selama yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Selama ini perpindahan tersebut disponsori oleh pemerintah daerah yang padat penduduknya. Penduduk yang melakukan transmigrasi dinamakan transmigran.

-       Transmigrasi Umum merupakan perpindahan penduduk yang diorganisasi oleh pemerintah. Transmigran diberi lahan untuk diolah, keperluan bercocok tanam, bahkan biaya hidup sebelum tanah yang diolah menghasilkan. Selain itu, sebelum berangkat ke daerah tujuan transmigran umumnya dibekali berbagai keterampilan.

-       Transmigrasi Spontan merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Dalam hal ini pemerintah hanya merestui dan member izin untuk membuka lahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

8.   AKIBAT MIGRASI

Migrasi yang terjadi tentu akan menciptakan masalah baru yang akan timbul baik didaerah yang menjadi tujuan imigran ataupun daerah asal dari imigran tersebut. Beberapa permasalahan yang akan timbul yaitu sebagai berikut:

·       Akan terjadi pertikaian didalam suatu kota yang banyaknya imigrasi dikarenakan banyaknya orang yang bersuku tidak sama, perbedaan sosial budaya, pola pikiran yang tidak sepaham, adab tutur kata yang tidak sama, dan memandang suatu nilai orang.

·       Akan cepatnya terjadi bencana alam, karena apabila imigran datang tentu saja mereka mencari tempat tinggal, maka lahan penghijauan pun menjadi sasaran untuk dibuatnya perumahan sehingga untuk resapan air pun berkurang sehingga akan terjadi bencana alam banjir dan juga wabah penyakit.

·       Kesehatan menjadi harga yang lebih mahal di dalam kota migrasi karena, makin banyak imigran yang datang dengan membawa alat kendaraannya dan juga elektronik yang mempunyai radiasi dan polusi pun dimana-mana.

·       Area perkuburan yang makin sempit dikarenakan lahan yang letaknya seharusnya menjadi area pemakaman justru dibuat mall, jalan raya besar, dan juga fasilitas prasarana lainnya.

·       Lahan pekerjaan yang sempit karena banyaknya orang yang mau menetap di kota migrasi dengan mencari uang tetapi sudah banyaknya lahan pekerjaan yang diambil orang dan juga peluang bisnis yang area penjualannya sangat sempit.

        9.   Tiga Jenis Struktur Penduduk

Struktur Penduduk dikelompokkan menjadi 3 bagian. 3 macam struktur penduduk ini dipakai dalam satu Negara atau wilayah yang dikelompokan berdasarkan umur karena umur sangat mempengaruhi produktifitas dari individu tersebut. 3 struktur tersebut yaitu:

a)    Struktur penduduk muda adalah apabila suatu wilayah atau Negara sebagian besar panduduknya muda struktur ini dimulai dengan umur 0-14 tahun

b)    Struktur penduduk dewasa adalah apabila suatu wilayah atau Negara sebagian besar panduduknya dewasa struktur ini dimulai dengan 15-64 tahun

c)    Struktur penduduk tua adalah apabila suatu wilayah atau Negara sebagian besar panduduknya tua tidak terdaftar lagi struktur ini dimulai dari 65 tahu keatas/senja

10.    Piramida Penduduk Muda, Stasioner dan Tua

a)    PIRAMIDA PENDUDUK MUDA (EXPANSIVE)

Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Bentuk ini umumnya kita lihat pada negara – negara yang sedang berkembang. Misalnya : India, Brazil dan Indonesia

b)   PIRAMIDA STASIONER

Bentuk piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) sebab tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Piramida penduduk yang berbentuk system in iterdapat pada negara-negara yang maju seperti Swedia, Belanda dan Skandinavia.

c)    PIRAMIDA PENDUDUK TUA (CONSTRUCTIVE)

Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian kecil sekali. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu Negara bias kekurangan penduduk. Negara yang bentuk piramida penduduknya seperti ini adalah Jerman, Inggris, Belgia dan Perancis.

           

        11.      Perkembangan Budaya di Indonesia

a)    Zaman Batu sampai Zaman Logam

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli prehistoris, bahwa zaman batu terdapat menjadi Zaman Batu Tua (Palaeolithikum) dan Zaman Batu Muda (Neolithikum), perbedaan antara keduanya adalah pada zaman batu muda kehidupan sudah menetap dan adanya revolusi alat-alat keperluan penunjang kehidupan karena mereka telah mengenal dan memiliki kepandaian mengecor / mencairkan logam dari bijih besi dan menuangkan ke dalam cetakan dan mendinginkannya. Kepandaian yang dimiliki pada zaman batu muda itulah yang menjadi awal mulanya zaman logam, yang jelas pada kenyataannya bahwa Indonesia sebelum zaman Hindu telah mengenal kebudayaan yang tinggi derajatnya.

b)   Kebudayaan Hindu dan Budha

Pada abad ke-3 dan ke-4 agama Hindu masuk ke Indonesia, perpaduan dan akulturasi antara kebudayaan setempat berlangsung luwes dan mantap. Dan sekitar abad ke-5, agama / ajaran Budha masuk ke Indonesia. Ajaran Budha dikatakan berpandangan lebih maju, karena tidak menghendaki adanya kasta-kasta di masyarakat. Namun walau demikian, kedua agama itu tumbuh dan berkembang berdampingan secara damai.

c)    Kebudayaan Islam

Pada abad ke-15 dan ke-16 agama Islam telah dikembangkan di Indonesia oleh para pemuka-pemuka Islam yang disebut Wali Sanga. Masuknya Islam ke Indonesia, teristimewa ke Pulau Jawa berlangsung dalam suasana damai, hal ini disebabkan tidak adanya paksaan dan adanya sikap toleransi yang dimiliki bangsa kita. Agama Islam berkembang pesat di Indonesia dan menjadi agama yang mendapat penganut dari sebagian besar penduduk Indonesia.

        12.  Perkembangan Budaya Barat

Unsur kebudayaan barat juga memberi warna terhadap corak lain dari kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Masuknya budaya Barat ke Negara Republik Indonesia ketika kaum kolonialis atau penjajah masuk ke Indonesia, terutama bangsa Belanda. Penguasaan dan kekuasaan perusahaan dagang Belanda (VOC) dan berlanjut dengan pemerintahan kolonialis Belanda, di kota-kota propinsi, kabupaten muncul bangunan-bangunan dengan bergaya arsitektur Barat. Dalam waktu yang sama, dikota-kota pusat pemerintahan, terutama di Jawa, Sulawesi Utara, dan Maluku berkembang dua lapisan sosial. Dalam kurun waktu itulah muncul dua lapisan sosial yaitu:

1. Lapisan sosial yang terdiri dari kaum buruh.

2. Lapisan sosial yang terdiri dari kaum pegawai.

Dalam kedua lapisan inilah pendidikan barat di sekolah-sekolah kemampuan atau kemahiran Bahasa Belanda menjadi syarat utama untuk mencapai kenaikan kelas. Akhirnya masih harus disebut sebagai pengaruh Kebudayaan Eropa yang masuk juga ke dalam Kebudayaan Indonesia, ialah agama Katolik dan Agama Kristen Protestan. Agama-agama tersebut biasanya disiarkan dengan sengaja oleh organisasi penyiaran agama yang bersifat swasta. Penyiaran dilakukan di daerah- daerah dengan penduduk yang belum pernah mengalami pengaruh agama Hindu, Budha, atau Islam daerah itu misalnya Irian Jaya, Maluku Tengah dan Selatan, Sulawesi Utara dan tengah, Nusa Tenggara Timur dan Pedalaman Kalimantan. Sudah menjadi watak dan kepribadian timur pada umumnya, serta masyarakat Jawa khususnya, bahwa menerima setiap kebudayaan yang datang dari luar,kebudayaan yang dimilikinya tidaklah diabaikan. Tetapi disesuaikanlah kebudayaan yang baru itu dengan kebudayaan lama.

Sehubungan dengan itu penjelasan UUD’45 memberikan rumusan tentang kebudayaan memberikan rumusan tentang kebudayaaan bangsa Indonesia adalah: kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang ada sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam penjelasan UUD’45 ditujukan ke arah mana kebudayaan itu diarahkan, yaitu menuju kearah kemajuan budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan baru kebudayaan asing yang dapat mengembangkan kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia

Kesimpulan

     Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budayanya. Budaya yang sudah terbangun sejak ribuan tahun lamanya oleh para leluhur harus dilestarikan supaya pada generasi-generasi yang akan datang dapat menikmati budaya asli dari Indonesia. Budaya barat yang juga telah lama masuk ke dalam kehidupan bangsa indonesia haruslah menjadi perhatian khusus karena kalau dibiarkan tentu akan memudarkan budaya asli dari bangsa Indonesia sendiri serta akan menimbulkan kesenjangan sosial didalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu sosial dasar harus dipahami betul oleh setiap warga negara agar dapat mengerti dan memahami apabila terdapat suatu permasalahan didalam kehidupan bermasyarakat seperti kesenjangan sosial, pertentangan sosial, pertentangan budaya dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Masalah kependudukan juga perlu perhatian khusus dari berbagai kalangan karena setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan, perlu adanya penanganan yang lebih jitu lagi dari pemerintah serta diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi peningkatan jumlah penduduk ini.

Sumber:

http://missevi.wordpress.com/2010/08/14/struktur-penduduk/

http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2012/10/pengertian-ilmu-sosial-dasar.html

http://zavinaz.blogspot.com/2012/12/ilmu-sosial-dasar_6.html

http://finifio.wordpress.com/2012/10/06/penduduk-masyarakat-dan-kebudayaan/

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1.     Pengertian Politik dan Strategi Nasional, Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Pengertian  Politik

Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).

Dalam bahasa Indonesia,  Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.  Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

b. Kekuasaaan

c. Pengambilan Keputusan

d. Kebijakan Umum

e. Distribusi

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :

a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer

b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang

c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan

Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin

Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa

Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara

Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara

Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.

Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.

Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.     Penyusunan Politik Strategi Nasional, Stratifikasi Politik Nasional, Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Penyusunan Politik Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

 Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:

a.  Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.  Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

c.  Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

d.  Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e.  Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR.
b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan tingkat di atasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari biang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5. Tingkat penentu kebijakan di daerah
a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tinkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.

Makna Pembangunan Nasional

         Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahreraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warganegara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

          Keikutsertaan setiap warganegara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus memahami manajemen nasional yang terangkai dalam sebuah sistem.

Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran{learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.

3.     Otonomi Daerah, Implementasi Politik dan Strategi Nasional, Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

Otonomi Daerah

            Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
            Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
            Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.^[1]

Ciri-ciri otonomi daerah

Negara Kesatuan	Negara Federal	Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)	Setiap daerah mempunyai UUD yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)	Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU	UUD tidak terikat dengan UU negara	Perda terikat dengan UU
Bisa desentralisasi atau sentralisasi	Desentralisasi	Desentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat	Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat	Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung	APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara	APBN dan APBD tergabung
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Bendera nasional hanya diakui	Bendera nasional serta daerah diakui	Bendera nasional hanya diakui
Daerah diatur pemerintah pusat	Daerah harus mandiri	Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat	Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat	Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
3 kekuasaan daerah tidak diakui	3 kekuasaan daerah diakui	3 kekuasaan daerah tidak diakui
Perda dicabut pemerintah pusat	Perda dicabut DPR setiap daerah	Perda dicabut pemerintah pusat

Implementasi Politik dan Strategi Nasional

A.    Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum :

·         Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum

·         Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat

·         Menegakkan hukum secara konsisten unyuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, menghargai HAM

·         Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitandengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa

·         Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk KNRI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahtera, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif

·         Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun

B.     Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

·         Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi

·         Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat

·         Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar

·         Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat

·         Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah

·         Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomisecara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar

C.     Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :

·         Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan

·         Menyempurkan UUD 1945

·         Meningkatkan peran MPR

·         Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka

·         Meningkatkan kemandirian partai politik

·         Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat

·         Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

·         Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya

D.    Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

·         Menata Tentara Negara Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten

·         Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

·         Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI

·         Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral

Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

            Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegara selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR di mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden selaku mandataris MPR. Pemerintahan harus bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah dan setiap warganegara Indonesia harus memiliki: 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentihgan nasional. 3. Kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepribadian bangsa sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik. 4. Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Karena itu, pe¬merintah diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum. 5. Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam berbagai kepentingan. 6. Mental, jiwa, tekad, dan semangat dari pengabdian disiplin, dan etos kerja yang tinggi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga tercipta kesadaran untuk cinta tanah air dalam rangka Bela Negara melalui Perjuangan Non Fisik. 7. dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga me¬miliki daya saing (kompetitif) dan dapat berbicara dalam percaturan global. Apabila penyelenggara pemerintah/negara dan setiap warganegara Indonesia memiliki ketujuh unsur yang mendasar di atas, keberhasilan politik dan strategi nasional dalam rangka mencapai cica-cita dan tujuan nasionaJ melalui Perjuangan Non Fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing akan terwujud. Dengan demikian kesadaran Bela Negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian, Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia

Sumber :

http://ediwahyudiug.blogspot.com/2012/04/pengertian-politik-dan-strategi.html

http://tisthanewbie26.wordpress.com/2012/12/06/pengertian-politik-strategi-nasional/

http://dhanimahabisana.blogspot.com/2011/12/stratifikasi-politik-nasional.html

http://aldidoniprabowo.blogspot.com/2012/03/politik-pembangunan-nasional-dan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

http://hmhblajarblog.blogspot.com/2012/06/implementasi-politik-dan-strategi.html

http://topansjasuma.blogspot.com/2012/05/keberhasilan-politik-dan-strategi.html?zx=1c103f9c5a9d5dc4